SEJARAH GERAKAN PEMUDA MARHAENIS (GPM)

Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM), sebelumnya adalah Gerakan Pemuda Demokrat yang dibentuk atau didirikan pada tanggal 31 Mei 1947 yang Berasaskan Marhaenisme dan berdasarkan Pancasila. Seiring waktu dan singkatnya perjalanan saat itu, Gerakan Pemuda Demokrat Melaksanakan Kongres Ke IX di Solo pada Tahun 1963 dan merubah nama menjadi Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) untuk mengembalikan pergerakan organisasi kembali ke Marhaenisme yang sesungguhnya serta mempertegas pergerakannya untuk menjadi underbow dari Partai Nasional Indonesia (PNI). Era reformasi 98 yang sekaligus menjadi momentum terbukanya euforia partisipasi masyarakat dalam berpolitik tidak kemudian menjadikan GPM ikut latah berpolitik. Ketua Umum GPM Rahmawati Soekarnoputri yang kemudian memilih eksis di jalur politik tanpa menggunakan gerbong Marhaenis, menjadikan GPM ditidurkan dalam gempita kebebasan politik. GPM tidak mati, hanya menepi dari hingar-bingar. Hingga di era kepemimpinan Jokowi, 20 tahun seusai reformasi tepatnya di bulan November 2018, lahirlah kesepakatan membangkitkan kembali GPM. Organisasi massa dengan ruh Nasionalis Marhaenis ini ditata ulang kaidah organisasinya oleh mereka-mereka yang peduli dan masih mencintai GPM. Para eksponen Marhaenis berkumpul di Wisma Perdamaian Semarang Jawa Tengah pada tanggal 10 November 2018 untuk mendeklarasikan kebangkitan kembali GPM. Mereka terdiri dari Soetjipto SH, Willem M Tutuarima, JD Kuncoro, Drs Soewarno, Sri Hardjanto, Simon R Purba, Hadi Wasikoen, Ahmad Antono, dr Suwignyo, Sapto Setyono, Soenartiyono, Budi Dharmawan, Danang Suwito, Pudjo Setijono menjadi pelopor kebangkitan GPM bersama puluhan kader dan simpatisan lainnya. Rapat forum kebangkitan GPM tersebut menghasilkan rekomendasi penting pembentukan jaringan DPD dan DPC di seluruh Indonesia. Heri Satmoko diberikan mandat oleh forum rapat kebangkitan menjadi ketua umum caretaker hingga batas waktu 1 tahun (10 November 2019) untuk menyelenggarakan Konggres GPM. Seiring berjalannya waktu target pembentukan DPD, DPC dan jadwal Konggres tidak sesuai dengan rencana strategis organisasi. Kepengurusan DPD dan DPC yang tumpang tindih, 3 jadwal dan lokasi Konggres yang gagal dilaksanakan hingga amburadulnya keuangan organisasi melahirkan konflik internal yang massif. GPM yang seharusnya menyatukan justru menjadi sebaliknya. Hingga akhirnya para deklarator kebangkitan GPM Wisma Perdamaian 2018 mengambil langkah strategis, berkumpul kembali dalam acara Forum Para Peserta Rapat Konsolidasi Nasional Kebangkitan GPM pada 28 Maret 2021 di Semarang. Mereka sepakat mencabut mandat ketua umum caretaker Heri Satmoko yang dinilai tidak mampu membawa perubahan struktural untuk organisasi di bawah koordinasinya. Mandat kepengurusan DPP GPM dikembalikan kepada deklarator kebangkitan yang merupakan forum demokrasi tertinggi dalam masa transisi GPM. Deklarator Kebangkitan GPM dalam forum rapat tersebut kemudian membentuk Badan Pekerja khusus yang bertugas merealisasikan pelaksanaan Konggres untuk memilih Ketua Umum definitif. GERAKAN Pemuda Marhaenis (GPM) kembali mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Hotel Patra Semarang, Jawa Tengah, Rakernas yang dihadiri 23 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GPM seluruh Indonesia tersebut secara aklamasi mengangkat Ir. Izedrik Emir Moeis, Msc, menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (GPM) dan Williem Tutuarima sebagai Ketua Dewan Pembina DPP GPM hingga dilaksanakan kongres GPM berikutnya. Adapun Tugas dari pengurus yang baru tersebut selain mempersiapkan kongres GPM, melengkapi kepengurusan DPP dan tak kalah penting adalah melakukan konsolidasi organisasi GPM seluruh Indonesia. Ditunjuknya dua pendekar nasionalis yang notabene merupakan anggota Partai Nasional Indonesia (PNI ) tersebut diharapkan mampu membawa perubahan bagi gerakan Marhaenis yang lebih progresif di tengah maraknya politik identitas yang berbahaya bagi bangsa dan negara.