Minggu, 02 Juli 2023

76 Tahun Gerakan Pemuda Marhaenis, Emir Moeis Sebut Kebangkitan Kaum Nasionalis Marhaenis

JawaPos.com–Ketua Umum Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Emir Moeis meminta para kader GPM untuk terus menggelorakan ajaran marhenisme yang diwariskan Bung Karno dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk kepada generasi milenial dan generasi Z agar tidak terputus nilai-nilai ideologi yang sangat luhur bagi bangsa Indonesia.
Emir Moeis menegaskan, momentum Dies Natalis ke-76 Gerakan Pemuda Marhaenis juga menjadi kebangkitan Kaum Nasionalis Marhaenis untuk mendukung kader terbaik Marhaenis Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres) Pemilu 2024. Dia mengatakan, GPM bukan dilahirkan sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) penggalang kekuatan fisik, urusan tempur, organisasi pemukul, atau organisasi pengamanan, di lingkungan tertentu yang banyak dilakukan beberapa ormas berseragam. Namun GPM, ingin mengembalikan rasa, cinta, dan gelora Marhenisne, kepada para pemuda dan generasi muda. ”GPM dibangkitkan dan dilestarikan sebagai bagian dari perjuangan ideologi marhaenisme warisan Bung Karno. Dengan beradaptasi pada perkembangan era milenial, GPM berupaya menyebarluaskan ajaran marhaenisme di kalangan generasi muda,” ujar Emir Moeis. Marhaenisme adalah ideologi yang menentang penindasan manusia atas manusia dan bangsa atas bangsa. Ideologi itu dikembangkan, dirawat, dan diwariskan oleh Presiden pertama RI Soekarno, dari pemikiran Marxisme yang diterapkan sesuai nature dan kultur Indonesia. Selain sarasehan lintas generasi kaum marhaen, rangkaian ulang tahun GPM juga dilakukan kegiatan aksi donor darah masal yang diikuti pengurus DPD dan DPC GPM, kader, dan masyarakat, di Graha Bhima Sakti, Kompleks TNI AU Triloka, Pancoran, Jakarta Selatan. Sementara itu, Pengasuh Pesantren Soko Tunggal, Sendangguwo, Semarang; dan Pesantren Abdurrahman Wahid, Jakarta; Gus Nuril Arifin Husein memberikan apresiasi kebangkitan GPM dalam sudut pandang bersatunya kekuatan nasionalis religius. ”Rasa nasionalisme yang membuat NKRI ini masih tegak berdiri. Berkolaborasi dengan kekuatan religius dalam menangkal pengaruh asing yang kini sedang menggerus NKRI. Kita pewaris asli Indonesia dengan segala sumber daya alam dan manusianya sejatinya adalah kekuatan maha dahsyat pemersatu bangsa dan negeri ini. Maka kaum marhaen yang memiliki ideologi Marhaenis harus dapat menjaga dan mempertahankan NKRI sampai titik darah penghabisan,” tegas Gus Nuril. Acara sarasehan dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi dukungan Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) kepada Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024-2029. Sedangkan pemotongan tumpeng sebagai tanda syukur eksistensi GPM dilakukan Ketua Umum DPP GPM Emir Moeis menjadi acara pamungkas. ”Dirgahayu GPM. Marhaen Bergerak, Marhaen Berjuang, Marhaen Menang. Dan GPM (Ganjar Pasti Menang),” tegas Politis Senior PDI Perjuangan yang kini akan running sebagai calon senator asal Kalimantan Timur (Kaltim) di Pemilu 2024. Editor: Latu Ratri Mubyarsah

Logo Gerakan Pemuda Marhaenis Disahkan Negara, Emir Moeis Minta Anggota Ikut Menjaga

Logo organisasi yang telah dipakainya selama puluhan tahun berstatus resmi dengan diterbitkannya Sertifikat Merek tertanggal 16 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dirjen Kekayaan Intelektual u.b Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Ketua Umum GPM Emir Moeis menyebut kepemilikan logo organisasi adalah salah satu kelengkapan legalitas organisasi yang dipersyaratkan undang-undang. “Organisasi yang berbadan hukum berkewajiban mendaftarkan logo yang merupakan identitas visual organisasi. Dalam logo organisasi terkandung catatan sejarah sejak awal didirikannya. Ini penting agar tidak ada pembelokan sejarah apabila ada organisasi lain yang menggunakan logo yang sama tetapi berbeda perjuangannya” ungkap Emir Moeis dalam keterangan tertulis, Jumat (30/6/2023). Emir mengatakan, sejak diterbitkannya sertifikat merek logo GPM maka ia menghimbau kepada segenap pengurus, kader maupun anggota GPM untuk ikut menjaga logo organisasi sebagai aset dan lebih menghargai keberadaan logo organisasi. Baca juga: Gelorakan Persatuan, Elemen Nasionalis di Sukoharjo Gelar Forum Silaturahmi Keluarga Marhaenis "Menjadi tanggungjawab kita bersama untuk mensosialisasikan sekaligus mempertahankan hak kepemilikan logo organisasi apabila ada pihak yang memanfaatkan di luar kepentingan dan ijin organisasi GPM," katanya. Roy Jansen Siagian SH selaku Ketua yang membawahi Departemen Hukum dan Advokasi GPM mengatakan, pihaknya serius dalam merapikan keseluruhan aspek hukum organisasinya sehingga akhirnya diakui secara resmi dan dilindungi hak-hak hukumnya oleh peraturan perundangan menunjukkan bahwa organisasi ini tetap bergerak aktif dan tidak sekedar hanya papan nama. Iklan untuk Anda: Warga Riau Yang Sakit Lutut dan Pinggul Wajib Membaca Ini! Advertisement by “Hak GPM sebagai Pemegang Merek dari logo atau gambar organisasi tersebut secara otomatis sudah dilindungi undang-undang. Dengan demikian, ada konsekuensi hukum yang bisa dikenakan bagi pihak- pihak yang secara tanpa hak dan tanpa ijin menggunakan merek terdaftar milik GPM tersebut. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (MIG), dalam pasal 100 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa pelakunya dapat diancam pidana penjara 4-5 tahun dan atau denda maksimal 2 milyar rupiah. (Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Logo Gerakan Pemuda Marhaenis Disahkan Negara, Emir Moeis Minta Anggota Ikut Menjaga, https://www.tribunnews.com/nasional/2023/06/30/logo-gerakan-pemuda-marhaenis-disahkan-negara-emir-moeis-minta-anggota-ikut-menjaga. Penulis: Eko Sutriyanto Editor: Erik S)

SEJARAH GERAKAN PEMUDA MARHAENIS (GPM)

Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM), sebelumnya adalah Gerakan Pemuda Demokrat yang dibentuk atau didirikan pada tanggal 31 Mei 1947 yang Berasaskan Marhaenisme dan berdasarkan Pancasila. Seiring waktu dan singkatnya perjalanan saat itu, Gerakan Pemuda Demokrat Melaksanakan Kongres Ke IX di Solo pada Tahun 1963 dan merubah nama menjadi Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) untuk mengembalikan pergerakan organisasi kembali ke Marhaenisme yang sesungguhnya serta mempertegas pergerakannya untuk menjadi underbow dari Partai Nasional Indonesia (PNI). Era reformasi 98 yang sekaligus menjadi momentum terbukanya euforia partisipasi masyarakat dalam berpolitik tidak kemudian menjadikan GPM ikut latah berpolitik. Ketua Umum GPM Rahmawati Soekarnoputri yang kemudian memilih eksis di jalur politik tanpa menggunakan gerbong Marhaenis, menjadikan GPM ditidurkan dalam gempita kebebasan politik. GPM tidak mati, hanya menepi dari hingar-bingar. Hingga di era kepemimpinan Jokowi, 20 tahun seusai reformasi tepatnya di bulan November 2018, lahirlah kesepakatan membangkitkan kembali GPM. Organisasi massa dengan ruh Nasionalis Marhaenis ini ditata ulang kaidah organisasinya oleh mereka-mereka yang peduli dan masih mencintai GPM. Para eksponen Marhaenis berkumpul di Wisma Perdamaian Semarang Jawa Tengah pada tanggal 10 November 2018 untuk mendeklarasikan kebangkitan kembali GPM. Mereka terdiri dari Soetjipto SH, Willem M Tutuarima, JD Kuncoro, Drs Soewarno, Sri Hardjanto, Simon R Purba, Hadi Wasikoen, Ahmad Antono, dr Suwignyo, Sapto Setyono, Soenartiyono, Budi Dharmawan, Danang Suwito, Pudjo Setijono menjadi pelopor kebangkitan GPM bersama puluhan kader dan simpatisan lainnya. Rapat forum kebangkitan GPM tersebut menghasilkan rekomendasi penting pembentukan jaringan DPD dan DPC di seluruh Indonesia. Heri Satmoko diberikan mandat oleh forum rapat kebangkitan menjadi ketua umum caretaker hingga batas waktu 1 tahun (10 November 2019) untuk menyelenggarakan Konggres GPM. Seiring berjalannya waktu target pembentukan DPD, DPC dan jadwal Konggres tidak sesuai dengan rencana strategis organisasi. Kepengurusan DPD dan DPC yang tumpang tindih, 3 jadwal dan lokasi Konggres yang gagal dilaksanakan hingga amburadulnya keuangan organisasi melahirkan konflik internal yang massif. GPM yang seharusnya menyatukan justru menjadi sebaliknya. Hingga akhirnya para deklarator kebangkitan GPM Wisma Perdamaian 2018 mengambil langkah strategis, berkumpul kembali dalam acara Forum Para Peserta Rapat Konsolidasi Nasional Kebangkitan GPM pada 28 Maret 2021 di Semarang. Mereka sepakat mencabut mandat ketua umum caretaker Heri Satmoko yang dinilai tidak mampu membawa perubahan struktural untuk organisasi di bawah koordinasinya. Mandat kepengurusan DPP GPM dikembalikan kepada deklarator kebangkitan yang merupakan forum demokrasi tertinggi dalam masa transisi GPM. Deklarator Kebangkitan GPM dalam forum rapat tersebut kemudian membentuk Badan Pekerja khusus yang bertugas merealisasikan pelaksanaan Konggres untuk memilih Ketua Umum definitif. GERAKAN Pemuda Marhaenis (GPM) kembali mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Hotel Patra Semarang, Jawa Tengah, Rakernas yang dihadiri 23 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GPM seluruh Indonesia tersebut secara aklamasi mengangkat Ir. Izedrik Emir Moeis, Msc, menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (GPM) dan Williem Tutuarima sebagai Ketua Dewan Pembina DPP GPM hingga dilaksanakan kongres GPM berikutnya. Adapun Tugas dari pengurus yang baru tersebut selain mempersiapkan kongres GPM, melengkapi kepengurusan DPP dan tak kalah penting adalah melakukan konsolidasi organisasi GPM seluruh Indonesia. Ditunjuknya dua pendekar nasionalis yang notabene merupakan anggota Partai Nasional Indonesia (PNI ) tersebut diharapkan mampu membawa perubahan bagi gerakan Marhaenis yang lebih progresif di tengah maraknya politik identitas yang berbahaya bagi bangsa dan negara.